Ketua Pengadilan Negeri Sangatta menghadiri Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-76  Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan di lapangan Kantor Bupati Kutai TImur. Untuk Aparatur Pengadilan Negeri Sangatta Mengikuti Upacara secara virtual yg diadakan di Istana Negara

Selasa, 17 Agustus 2021

Seluruh Pengadilan Negeri Sangatta mengikuti Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dilaksanakan secara virtual. Tema HUT ke-76 Mahkamah Agung RI: “Memantapkan Kemandirian Badan Peradilan Melalui Pelayanan Hukum Berbasis Teknologi Informasi Pada Masa Pandemi.

Kamis, 19 Agustus 2021

Seluruh  Pegawai Pengadilan Negeri Sangatta mengikuti rapat bulanan yang dilaksanankan di ruang sidang Chandra. Rapat membahas permasalahan pada rapat sebelumnya sampai sejauh mana progres dari permasalahan tersebut terselesaikan Ketua Pengadilan juga menyemangati semua unsur yang terlibat dalam peningkatan kinerja Pegawai khususnya dalam menghadapi perlombaan EIS yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda yang berakhir di tanggal 30 Agustus 2021 pukul 23.59 Wita.

Kamis, 26 Agustus 2021

Seluruh  Pengadilan Negeri wilayah Kalimantan Timur Mengikuti rapat  Pengawasan Dan Pembinaan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang dipipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim yaitu Bapak Sutoyo, SH., M.Hum. Rapat membahas mengenai pelaksanaan eksekusi dan kepatuhan penginputan data eksekusi pada SIPP.

Senin, 30 Agustus 2021

Peningkatan Pelayanan Publik yang prima terus dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sangatta, kali ini dengan Mengundang Sekolah Luar Biasa Negeri Kutai Timur untuk melaksanakan memorandum of understanding ( MoU ) yang ditandatangani pada hari Senin, 27 September 2021 di Ruang Sidang Chakra Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tertanggal 22 Desember 2020, tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, yakni perlu ditentukan suatu pedoman pemberian akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk tercapainya ketertiban dan keseragaman dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pencari keadilan yang merupakan penyandang disabilitas.​​SIPP.

Senin, 27 September 2021