Welcome to Pengadilan Negeri Sangatta   Click to listen highlighted text! Welcome to Pengadilan Negeri Sangatta

Kompensasi Pelayanan

PENJELASAN MENGENAI PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN

Terkait dengan Standar Pelayanan yang berlaku pada Maklumat Pelayanan, Pengadilan Negeri Sangatta memberikan Kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan SOP yaitu memberi Minuman dan Makanan Ringan

Terkait dengan Standar Pelayanan yang berlaku pada Maklumat Pelayanan, Pengadilan Negeri Bantul memberikan SANKSI kepada PEMBERI layanan apabila tidak sesuai dengan SOP.
Hal ini dilakukan demi mewujudkan pelayanan Pengadilan Negeri Sangatta yang maksimal.

Jenis Layanan

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, jenis layanan PTSP yang ada pada Pengadilan Negeri Wonosari adalah sebagai berikut :

1.Kepaniteraan Muda Pidana

  • ¬†Pelimpahan berkas perkara Pidana Biasa, Pidana Singkat, Pidana Cepat, Pidana Lalu Lintas, Pidana Khusus Anak.
  • Pendaftaran Permohonan Pra Peradilan
  • Permohonan Perlawanan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi
  • Permohonan Pencabutan Perlawanan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali
  • Permohonan Izin / Persetujuan Penggeledahan
  • Permohonan Izin / Persetujuan Penyitaan
  • Permohonan Izin / Persetujuan Pemusnahan Barang Bukti dan atau Pelelangan Barang Bukti
  • Permohonan Perpanjangan Penahanan
  • Permohonan Pembantaran
  • Permohonan Ijin Besuk
  • Permohonan Ijin Berobat bagi Terdakwa
  • Layanan lain berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana

2.Kepaniteraan Muda Perdata

  • Pendaftaran Perkara Gugatan Biasa
  • Pendaftaran Perkara Gugatan Sederhana
  • Pendaftaran Perkara Perlawanan / Bantahan
  • Pendaftaran Verzet atas Putusan Verstek
  • Pendaftaran Perkara Permohonan
  • Pendaftaran Permohonan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali
  • Penerimaan Memori / Kontra Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali
  • Permohonan Sumpah atas ditemukannya Bukti Baru dalam Permohonan Peninjauan Kembali
  • Permohonan Pendaftaran Perjanjian Bersama
  • Permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara
  • Permohonan dan pengambilan turunan putusan
  • Pendaftaran Permohonan Eksekusi
  • Pendaftaran Permohonan Konsinyasi
  • Permohonan pengambilan uang hasil Eksekusi dan Konsinyasi
  • Permohonan pencabutan Gugatan, Permohonan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Eksekusi
  • Layanan lain berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata

3.Kepaniteraan Muda Hukum

  • Permohonan pendaftaran pendirian CV
  • Permohonan waarmarking surat-surat
  • Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara Pidana dan Perdata
  • Permohonan surat ijin Penelitian / riset
  • Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap
  • Permohonan pendaftaran surat kuasa
  • Permohonan legalisasi surat
  • Permohonan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1-144
  • Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon.
  • Informasi jadwal persidangan kepada para pihak yang berkepentingan
  • Penanganan pengaduan SIWAS Mahkamah Agung RI

Layanan lain berhubungan dengan pelayanan jasa hukum

3.Kesekretariatan / Umum

  • Penerimaan dan Penyerahan seluruh surat-surat yang ditujukan dan dikeluarkan Kesekretariatan Pengadilan Negeri.

LHKPN

LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaannya. Tujuan dari pembuatan LHKPN adalah sebagai bagian dari wewenang yang dimiliki KPK yaitu melaksanakan langkah atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi atara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

Definisi Penyelenggara Negara diatur dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Menurut undang-undang tersebut, Penyelenggara Negara merupakan Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya terdapat subyek-subyek yang tunduk pada kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya. Berikut dilampirkan LHKPN pejabat negara dan pejabat struktural di Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.

  • Dokumen LHKPN PN Sangatta Tahun 2021, Download

Tahapan Persidangan Perkara Pidana

TATA URUTAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI 

1.Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum (kecuali perkara tertentu dinyatakan tertutup untuk umum);

2.PU diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa ke depan persidangan dalam keadaan bebas;

3.Terdakwa ditanyakan identitasnya dan ditanya apakah sudah menerima salinan surat dakwaan;

4.Terdakwa ditanya pula apakah dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa di depan persidangan (kalau bersedia sidang dilanjutkan);

5.Terdakwa ditanyakan apakah akan didampingi oleh Penasihat Hukum (apabila didampingi apakah akan membawa sendiri, kalau tidak membawa sendiri akan ditunjuk PH oleh Majlis Hakim dalam hal terdakwa diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih/pasal 56 KUHAP ayat (1);

6.Dilanjutkan pembacaan surat dakwaan;

7.Atas pembacaan surat dakwaan tadi terdakwa (PH) ditanya akan mengajukan eksepsi atau tidak;

8.Dalam terdakwa/PH mengajukan eksepsi maka diberi kesempatan dan sidang ditunda;

9.Apabila ada eksepsi dilanjutkan tanggapan JPU atas eksepsi (replik);

10.Selanjutnya dibacakan putusan sela oleh Majlis Hakim;

11.Apabila eksepsi ditolak dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara (pembuktian)

12.Pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh PU (dimulai dari saksi korban);

13.Dilanjutkan saksi lainnya;

14.Apabila ada saksi yang meringankan diperiksa pula, saksi ahli Witness/expert)

15.Pemeriksaan terhadap terdakwa;

16.Tuntutan (requisitoir);

17.Pembelaan (pledoi);

18.Replik dari PU;

19.Duplik

20.Putusan oleh Majlis Hakim.

Ubah ukuran Huruf
Kontras
Open chat
Hi, apa yang dapat Kami Bantu?
Click to listen highlighted text!