Area ini bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja pola pikir (mindset) serta budaya kerja (culturset) individu pada Pengadilan Negeri Sangatta agar menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran (Target) pembangunan Zona Integritas. Untuk mencapai target terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan manajemen perubahan, salah satunya yaitu menyusun tim kerja.
Dokumen rencana pembanguna Zona Integritas adalah program kegiatanan yang akan dilaksanakan dalam melalukan perubahan yang berisi target, waktu, dan hasil yang ingin dicapai disesuaikan dengan karakteristik masyarakat/satuan kerja masing-masing dengan cara membuat dokumen rencana kerja pada tiap-tiap penanggung jawab yang ditunjuk untuk membuat rencana aksi ZI menuju WBK.
UMUM
Alamat
PENGADILAN NEGERI SANGATTA
- Alamat : Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro SH No. 01, Tlk. Lingga, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur 75611
- Telepon : [0549] 23273
- Fax : [0549] 21324
- Email : pengadilan.negeri.sangatta@gmail.com
Artikel
Senin, 25 September 2023
Jumat, 30 Desember 2022
Jumat, 10 Desember 2021
Senin, 11 Januari 2021
Selasa, 21 Juli 2020
Peraturan dan Kebijakan
Peraturan terkait pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan *) Download
- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan *) Download
Dasar Hukum Pengaduan
Bahwa dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga peradilan dan upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan pada masyarakat pencari keadilan, maka setiap aparatur badan peradilan yang melihat dan/atau mengetahui adanya hal tersebut, wajib melaporkan pada Badan Pengawasan.
Dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatan pelayanan peradilan, bagi masyarakat yang melihat dan/atau mengetahui hal sebagaimana disebut di atas dapat melaporkan kepada Badan Pengawasan.
